JAKARTA – NEOCAKRA.COM || Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta Menggugat (GMHJM) menyatakan dukungannya terhadap arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terkait upaya pemberantasan korupsi dan praktik mafia di berbagai sektor strategis nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul pidato Presiden saat peresmian Museum Sarinah, yang menekankan pentingnya pembersihan internal di lembaga negara dari oknum yang diduga terlibat dalam praktik korupsi, mafia tambang, hingga jaringan narkoba.
GMHJM menilai lembaga negara, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, perlu menjaga integritas dan independensi sebagai institusi pengawas keuangan negara. Dalam keterangannya, GMHJM mengaku menemukan sejumlah indikasi dugaan praktik intervensi proyek dan pengadaan di beberapa BUMN strategis.
Koordinator Lapangan GMHJM, Faisal Mony, mengatakan pihaknya akan menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Gedung BPK-RI, Jakarta, pada Kamis, 21 Mei 2026. Aksi tersebut disebut sebagai bentuk dorongan moral agar dilakukan pembenahan internal secara menyeluruh.
“Mahasiswa hukum memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal transparansi dan akuntabilitas lembaga negara,” ujar Faisal mony dalam pernyataannya.
Dalam tuntutannya, GMHJM meminta adanya klarifikasi terhadap sejumlah pihak terkait dugaan intervensi dalam proses tender dan pengondisian perkara. Selain itu, mereka juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan pendalaman terhadap dugaan praktik jual nama dan intervensi proyek yang disebut terjadi dalam proses tender di lingkungan BUMN.
GMHJM juga meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti dugaan praktik “mafia WTP” yang dinilai dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga auditor negara.
Meski demikian, hingga berita ini diturunkan belum terdapat pernyataan resmi maupun putusan hukum berkekuatan tetap terkait tuduhan yang disampaikan dalam pernyataan tersebut. Semua pihak yang disebut dalam tuntutan GMHJM tetap memiliki hak jawab dan asas praduga tak bersalah harus dikedepankan.
Aksi yang direncanakan tersebut disebut akan berlangsung damai dengan membawa aspirasi mengenai penguatan transparansi, reformasi kelembagaan, dan penegakan hukum di lingkungan lembaga negara maupun BUMN strategis.
