JAKARTA — NEOCAKRA.COM || Kasus hukum yang menjerat Nicko Widjaja dalam perkara investasi startup agritech TaniHub terus menjadi sorotan publik dan pelaku industri digital nasional.
Sejumlah kalangan menilai kasus ini tidak semestinya dipandang sebagai tindak pidana korupsi, melainkan bagian dari risiko bisnis investasi startup yang memang memiliki tingkat ketidakpastian tinggi.
Nicko Widjaja saat ini menghadapi tuntutan 11 tahun penjara dan denda Rp1 miliar terkait investasi BRI Ventures ke TaniHub. Namun, berbagai pihak menilai belum terdapat bukti kuat bahwa Nicko memperoleh keuntungan pribadi ataupun memiliki niat jahat dalam pengambilan keputusan investasi tersebut.
Dalam dunia venture capital, kegagalan startup bukanlah hal yang asing. Industri teknologi global bahkan sempat mengalami tekanan berat akibat fenomena tech winter yang menyebabkan banyak perusahaan rintisan mengalami penurunan valuasi, kesulitan pendanaan, hingga kolaps.
TaniHub sendiri sebelumnya dikenal sebagai salah satu startup agritech yang menjanjikan di Indonesia. Perusahaan ini hadir membawa visi memperkuat rantai distribusi pangan nasional dengan menghubungkan petani langsung ke pasar melalui teknologi digital.
Pada periode 2019 hingga 2021, sektor startup Indonesia mengalami pertumbuhan agresif. Banyak investor, termasuk modal ventura milik BUMN, berlomba menanamkan modal pada perusahaan digital dengan potensi ekspansi besar.
Dalam konteks tersebut, investasi ke TaniHub dinilai sebagai keputusan bisnis yang wajar dan sesuai arah pengembangan ekonomi digital nasional.
Pihak pembela menyatakan keputusan investasi yang dilakukan Nicko Widjaja tidak diambil secara pribadi. Seluruh proses disebut telah melalui mekanisme korporasi, mulai dari due diligence, rapat direksi, persetujuan komisaris, hingga komite tata kelola perusahaan.
Selain itu, tidak ditemukan adanya aliran dana ke rekening pribadi Nicko Widjaja maupun unsur memperkaya diri sendiri.
Karena itu, banyak pihak mempertanyakan dasar kriminalisasi terhadap keputusan investasi yang gagal.
“Tidak semua kerugian bisnis adalah korupsi. Dunia startup memang penuh risiko. Kalau semua investasi gagal dipidana, siapa yang berani membangun inovasi di Indonesia?” ujar seorang pengamat ekonomi digital.
Dalam hukum bisnis modern dikenal prinsip business judgment rule, yakni perlindungan hukum terhadap pengambil keputusan bisnis selama keputusan dibuat dengan itikad baik, tanpa konflik kepentingan, berdasarkan informasi yang memadai, dan tanpa keuntungan pribadi yang melawan hukum.
Prinsip tersebut dinilai penting agar para profesional investasi tidak takut mengambil keputusan strategis demi mendorong inovasi nasional.
Kasus Nicko Widjaja kini dianggap menjadi ujian besar bagi kepastian hukum investasi startup di Indonesia. Banyak pihak khawatir apabila kegagalan investasi langsung diproses secara pidana, maka ekosistem startup nasional akan kehilangan keberanian untuk berkembang.
Investor global juga disebut dapat memandang Indonesia sebagai negara dengan risiko hukum tinggi terhadap aktivitas investasi teknologi.
Pengamat menilai negara memang harus tegas terhadap korupsi, namun tetap wajib membedakan secara jelas antara tindak pidana dan kegagalan bisnis yang terjadi secara alamiah akibat dinamika pasar.
“Jika tidak ada niat jahat, tidak ada keuntungan pribadi, dan seluruh proses dilakukan sesuai mekanisme korporasi, maka Nicko Widjaja seharusnya tidak diposisikan sebagai pelaku kejahatan,” ujar sumber lain dari kalangan industri modal ventura.
Kini publik menunggu bagaimana pengadilan memutus perkara tersebut. Sebab, putusan dalam kasus ini diyakini tidak hanya menentukan nasib Nicko Widjaja, tetapi juga arah masa depan investasi startup dan ekonomi digital Indonesia.
(Nina)
